Ardena.co.id – Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta 2026 menjadi topik yang banyak dicari menjelang pergantian tahun.
Hal ini wajar karena UMP dan UMR berperan penting sebagai acuan gaji minimum bagi pekerja serta dasar perencanaan biaya bagi perusahaan di wilayah DKI Jakarta.
Setiap tahun, besaran upah minimum selalu mengalami penyesuaian yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, inflasi, dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
Melalui artikel ini, pembaca akan mendapatkan gambaran lengkap mengenai berapa UMP dan UMR Jakarta 2026, mulai dari pengertian, dasar penetapan, hingga dampaknya bagi pekerja dan pengusaha.
Informasi yang disajikan dirangkum secara jelas dan mudah dipahami agar dapat menjadi referensi terpercaya bagi siapa saja yang ingin mengetahui perkembangan terbaru seputar upah minimum di Jakarta tahun 2026.
Pengertian UMP dan UMR Jakarta
UMP dan UMR merupakan istilah yang sangat lekat dengan dunia ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja dan pengusaha di wilayah DKI Jakarta. UMP (Upah Minimum Provinsi) adalah standar upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan berlaku untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi.
Di Jakarta, UMP menjadi acuan utama karena wilayah DKI hanya terdiri dari satu provinsi tanpa kabupaten atau kota otonom yang menetapkan upah sendiri.
Sementara itu, UMR (Upah Minimum Regional) merupakan istilah lama yang dulu digunakan untuk menyebut upah minimum di tingkat wilayah tertentu.
Saat ini, istilah UMR secara resmi sudah tidak digunakan lagi dalam regulasi ketenagakerjaan, namun masih populer di kalangan masyarakat. Dalam praktiknya, ketika masyarakat menyebut UMR Jakarta, yang dimaksud sebenarnya adalah UMP DKI Jakarta yang ditetapkan setiap tahun oleh Gubernur.
Perbedaan UMP dan UMR di DKI Jakarta
Perbedaan utama antara UMP dan UMR di DKI Jakarta terletak pada status istilah dan dasar hukumnya. UMP adalah istilah resmi yang digunakan dalam peraturan pemerintah dan keputusan kepala daerah, sedangkan UMR hanyalah istilah umum yang masih dipakai secara informal oleh masyarakat dan media.
Dari sisi penerapan, Jakarta hanya memberlakukan satu jenis upah minimum, yaitu UMP. Tidak seperti provinsi lain yang memiliki UMK untuk masing-masing daerah, DKI Jakarta menggunakan satu standar upah yang berlaku merata di seluruh wilayah administrasi.
Oleh karena itu, pembahasan mengenai perbedaan UMP dan UMR di Jakarta lebih menitikberatkan pada pemahaman istilah, bukan pada besaran upah yang berbeda. UMP Jakarta menjadi satu-satunya acuan resmi bagi perusahaan dalam menentukan upah minimum pekerja.
Dasar Penetapan UMP & UMR Jakarta 2026
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta tahun 2026 dilakukan melalui proses yang panjang dan terukur.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menetapkan angka upah secara sepihak, melainkan mengacu pada regulasi nasional yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah.
Dasar utama penetapan UMP Jakarta 2026 mengacu pada ketentuan pemerintah pusat mengenai pengupahan, khususnya formula penyesuaian upah minimum yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Dewan Pengupahan Daerah turut berperan dengan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian kebutuhan hidup layak, daya beli masyarakat, serta kemampuan dunia usaha di Jakarta.
Di sisi lain, istilah UMR Jakarta yang masih sering digunakan masyarakat sejatinya merujuk pada UMP DKI Jakarta. Saat ini, pemerintah sudah tidak lagi menggunakan istilah UMR secara resmi, namun substansinya tetap sama, yakni sebagai standar upah minimum yang wajib dipatuhi perusahaan dalam membayar pekerja.
Dengan landasan tersebut, penetapan UMP Jakarta 2026 diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha di Ibu Kota.
Berapa Besaran UMP Jakarta 2026
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyepakati besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2026. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Pusat pada Rabu, 24 Desember 2025, disampaikan bahwa UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.729.876.
Angka ini menunjukkan adanya kenaikan dibandingkan UMP Jakarta tahun sebelumnya yang berada di posisi Rp 5.396.761. Dengan demikian, kenaikan upah minimum tahun 2026 mencapai Rp 333.115 atau setara dengan 6,17 persen.
Kenaikan UMP Jakarta 2026 ini menjadi sinyal positif bagi para pekerja, terutama dalam menghadapi kebutuhan hidup yang terus meningkat di wilayah metropolitan.
Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan bahwa penyesuaian ini telah memperhitungkan kondisi ekonomi dan keberlanjutan dunia usaha agar tetap mampu menyerap tenaga kerja.
Dengan ditetapkannya besaran UMP Jakarta 2026 tersebut, perusahaan di wilayah DKI Jakarta wajib menjadikannya sebagai acuan minimum dalam penetapan upah pekerja mulai tahun 2026.
Daftar UMR 2026 di Setiap Kota/Kabupaten
Penetapan Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2026 di berbagai kota dan kabupaten Indonesia menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antarwilayah.
Perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari tingkat inflasi daerah, kebutuhan hidup layak (KHL), hingga kekuatan ekonomi dan investasi di masing-masing wilayah.
Pemerintah daerah menetapkan UMR dengan mempertimbangkan kondisi lokal agar tetap seimbang antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Secara umum, wilayah dengan aktivitas industri, pertambangan, dan jasa yang tinggi cenderung memiliki UMR lebih besar dibandingkan daerah agraris. Hal ini terlihat jelas dari perbandingan antarprovinsi di Indonesia, khususnya antara kawasan barat, tengah, dan timur.
UMR Wilayah Sumatera 2026
Pulau Sumatera menunjukkan variasi UMR yang cukup beragam. Provinsi dengan sektor industri dan sumber daya alam yang kuat memiliki nilai UMR lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.
- Aceh: Rp 3.715.000
- Sumatera Utara: Rp 3.010.500
- Sumatera Barat: Rp 2.980.000
- Riau: Rp 3.505.000
- Kepulauan Riau: Rp 3.620.000
- Jambi: Rp 3.250.000
- Sumatera Selatan: Rp 3.690.000
- Bengkulu: Rp 2.750.000
- Lampung: Rp 2.950.000
-
Bangka Belitung: Rp 3.890.000
Bangka Belitung dan Aceh menjadi dua wilayah dengan UMR tertinggi di Sumatera, seiring dengan tingginya biaya hidup dan kontribusi sektor unggulan daerah.
UMR Wilayah Jawa & Bali 2026
Pulau Jawa masih menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional, sehingga penetapan UMR di wilayah ini mendapat perhatian besar dari pekerja dan pelaku usaha. DKI Jakarta kembali menempati posisi teratas secara nasional.
- DKI Jakarta: Rp 5.450.000 (Tertinggi Nasional)
- Banten: Rp 2.980.000
- Jawa Barat: Rp 2.250.000
- Jawa Tengah: Rp 2.285.000 (Terendah di Jawa)
- DI Yogyakarta: Rp 2.390.000
- Jawa Timur: Rp 2.380.000
-
Bali: Rp 2.995.000
Tingginya UMR DKI Jakarta mencerminkan tingginya biaya hidup dan konsentrasi sektor jasa serta bisnis berskala nasional dan internasional.
UMR Wilayah Nusa Tenggara 2026
Wilayah Nusa Tenggara menetapkan UMR dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
- Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp 2.680.000
-
Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp 2.450.000
Meski berada di bawah rata-rata nasional, UMR di wilayah ini terus mengalami penyesuaian untuk mengejar peningkatan kesejahteraan pekerja.
UMR Wilayah Kalimantan 2026
Kalimantan mencatat tren kenaikan UMR yang stabil, seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja.
- Kalimantan Barat: Rp 2.950.000
- Kalimantan Tengah: Rp 3.510.000
- Kalimantan Selatan: Rp 3.560.000
- Kalimantan Timur: Rp 3.680.000
-
Kalimantan Utara: Rp 3.590.000
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menjadi wilayah dengan UMR tertinggi di pulau ini.
UMR Wilayah Sulawesi 2026
Pulau Sulawesi menunjukkan peningkatan UMR yang relatif merata, didorong oleh sektor pertambangan, perikanan, dan industri pengolahan.
- Sulawesi Utara: Rp 3.850.000
- Sulawesi Tengah: Rp 3.100.000
- Sulawesi Selatan: Rp 3.650.000
- Sulawesi Tenggara: Rp 3.150.000
- Gorontalo: Rp 3.250.000
-
Sulawesi Barat: Rp 3.180.000
Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan UMR tertinggi di kawasan ini.
UMR Wilayah Maluku & Papua 2026
Wilayah timur Indonesia memiliki karakteristik biaya hidup yang tinggi, terutama pada sektor transportasi dan distribusi barang, sehingga UMR cenderung lebih besar.
- Maluku: Rp 3.100.000
- Maluku Utara: Rp 3.450.000
- Papua: Rp 4.350.000 (Tertinggi Kedua Nasional)
- Papua Barat: Rp 3.580.000
- Papua Tengah: Rp 4.150.000
- Papua Pegunungan: Rp 4.100.000
- Papua Selatan: Rp 4.050.000
-
Papua Barat Daya: Rp 3.600.000
Papua tetap menjadi salah satu wilayah dengan UMR tertinggi di Indonesia, mencerminkan tantangan geografis dan kebutuhan hidup yang lebih besar dibandingkan daerah lain.
Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan UMP & UMR Jakarta 2026
Kenaikan UMP dan UMR Jakarta 2026 tidak ditetapkan secara sembarangan, melainkan melalui perhitungan yang mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Pengupahan Daerah mengkaji data resmi dari lembaga statistik serta masukan dari unsur pekerja dan pengusaha sebelum menetapkan angka final upah minimum.
Salah satu faktor utama adalah pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika aktivitas ekonomi Jakarta menunjukkan tren positif, kemampuan dunia usaha untuk menyesuaikan upah pekerja dinilai lebih kuat.
Selain itu, tingkat inflasi juga menjadi pertimbangan penting karena berhubungan langsung dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang memengaruhi daya beli pekerja.
Faktor berikutnya adalah nilai konsumsi rumah tangga pekerja, yang mencerminkan kebutuhan hidup layak di wilayah perkotaan seperti Jakarta.
Pemerintah juga memperhitungkan produktivitas tenaga kerja, di mana peningkatan output dan efisiensi kerja menjadi dasar penyesuaian upah agar sejalan dengan kontribusi pekerja terhadap perusahaan.
Di samping aspek ekonomi, kebijakan nasional terkait pengupahan turut memengaruhi penetapan UMP dan UMR Jakarta 2026.
Regulasi terbaru dari pemerintah pusat menjadi acuan agar kebijakan daerah tetap selaras dengan arah pembangunan nasional dan menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja serta keberlangsungan usaha.
Dampak Kenaikan UMP & UMR bagi Pekerja
Kenaikan UMP dan UMR Jakarta 2026 membawa dampak langsung bagi pekerja, terutama dalam hal peningkatan pendapatan bulanan.
Dengan upah yang lebih tinggi, pekerja memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan secara lebih layak.
Dari sisi kesejahteraan, penyesuaian upah minimum dapat membantu meningkatkan daya beli di tengah kenaikan biaya hidup di Jakarta. Hal ini juga berpotensi mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga pekerja, khususnya bagi mereka yang sebelumnya berada di batas upah minimum.
Selain manfaat finansial, kenaikan UMP dan UMR juga memberikan kepastian dan perlindungan kerja. Upah minimum yang disesuaikan secara berkala mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga hak pekerja agar tetap mendapatkan penghasilan yang relevan dengan kondisi ekonomi terkini.
Namun demikian, pekerja juga perlu memahami bahwa kenaikan upah minimum biasanya diikuti dengan peningkatan tuntutan produktivitas dan kinerja.
Oleh karena itu, peningkatan keterampilan dan profesionalisme menjadi faktor penting agar pekerja dapat terus bersaing dan memperoleh manfaat jangka panjang dari kebijakan kenaikan UMP dan UMR.
Dampak UMP & UMR Jakarta 2026 bagi Perusahaan
Pemberlakuan UMP dan UMR Jakarta 2026 membawa konsekuensi langsung terhadap struktur biaya perusahaan, terutama pada sektor yang padat tenaga kerja.
Kenaikan upah minimum membuat perusahaan perlu menyesuaikan anggaran penggajian agar tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah.
Bagi perusahaan besar, penyesuaian ini umumnya dapat diantisipasi melalui perencanaan keuangan tahunan. Namun, bagi usaha kecil dan menengah, dampaknya bisa terasa lebih signifikan karena keterbatasan arus kas.
Di sisi lain, peningkatan UMP dan UMR juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi operasional. Banyak perusahaan mulai mengoptimalkan produktivitas karyawan, memperbaiki sistem kerja, hingga memanfaatkan teknologi untuk menekan biaya tambahan.
Penyesuaian ini bukan semata-mata untuk mengurangi beban, tetapi juga sebagai strategi agar perusahaan tetap kompetitif di tengah kenaikan biaya tenaga kerja.
Dampak positif lainnya adalah meningkatnya loyalitas dan motivasi karyawan. Upah yang lebih layak berpotensi menurunkan tingkat turnover dan meningkatkan kinerja pekerja.
Dengan tenaga kerja yang lebih stabil dan produktif, perusahaan dapat memperoleh keuntungan jangka panjang meskipun pada awalnya harus menanggung kenaikan biaya operasional.
Kapan UMP dan UMR Jakarta 2026 Mulai Berlaku
UMP dan UMR Jakarta 2026 secara resmi mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Tanggal ini menjadi acuan utama bagi seluruh perusahaan di wilayah DKI Jakarta untuk menerapkan upah minimum terbaru kepada pekerja yang memenuhi kriteria penerima upah minimum.
Pemerintah daerah biasanya menetapkan besaran UMP dan UMR beberapa bulan sebelum akhir tahun. Tujuannya agar perusahaan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian administrasi dan keuangan.
Dengan adanya masa persiapan tersebut, diharapkan proses penerapan upah minimum berjalan lebih tertib dan meminimalkan potensi pelanggaran ketenagakerjaan.
Bagi pekerja, mulai berlakunya UMP dan UMR Jakarta 2026 menjadi momentum peningkatan kesejahteraan. Sementara bagi perusahaan, tanggal ini menandai dimulainya kewajiban baru yang harus dipatuhi sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di DKI Jakarta.
Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Membayar Sesuai UMP/UMR
Pemerintah menetapkan UMP dan UMR sebagai standar upah minimum yang wajib dipatuhi oleh setiap perusahaan. Ketentuan ini bertujuan melindungi hak pekerja agar memperoleh penghasilan layak sesuai kondisi ekonomi daerah. Perusahaan yang mengabaikan kewajiban pembayaran upah minimum dapat dikenai sanksi hukum yang tegas.
Sanksi yang dikenakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berujung pidana. Secara administratif, perusahaan bisa mendapatkan teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga penghentian sementara sebagian atau seluruh proses produksi. Dalam kondisi tertentu, izin usaha perusahaan juga dapat dicabut oleh pemerintah daerah.
Selain itu, perusahaan yang secara sengaja membayar upah di bawah UMP atau UMR dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda dalam jumlah besar dan/atau hukuman penjara sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Penegakan sanksi ini dimaksudkan agar perusahaan lebih patuh terhadap aturan dan tidak merugikan pekerja.
Bagi pekerja, apabila menemukan pelanggaran pembayaran upah, mereka berhak melaporkan perusahaan kepada dinas ketenagakerjaan setempat. Pemerintah akan melakukan pemeriksaan dan memberikan tindakan sesuai tingkat pelanggaran yang ditemukan.
Cara Menghitung Gaji Berdasarkan UMP & UMR Jakarta
Menghitung gaji berdasarkan UMP dan UMR Jakarta perlu memahami bahwa upah minimum merupakan upah pokok ditambah tunjangan tetap. Artinya, perusahaan tidak boleh memasukkan tunjangan tidak tetap seperti uang lembur atau bonus ke dalam perhitungan upah minimum.
Langkah pertama adalah memastikan nilai UMP atau UMR yang berlaku di wilayah kerja. Jika perusahaan berada di Jakarta dan belum memiliki struktur UMR kabupaten/kota tersendiri, maka UMP DKI Jakarta menjadi acuan utama. Upah pokok yang diterima pekerja minimal harus memenuhi atau melebihi angka tersebut setelah ditambah tunjangan tetap.
Sebagai contoh, jika UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp5,7 juta, maka:
- Upah pokok + tunjangan tetap ≥ Rp5,7 juta
-
Tunjangan tidak tetap seperti uang makan harian atau lembur tidak dihitung sebagai pemenuhan UMP
Untuk pekerja dengan sistem gaji bulanan, perusahaan wajib memastikan total gaji tetap yang diterima setiap bulan tidak lebih rendah dari UMP atau UMR. Sementara bagi pekerja harian, upah dihitung dengan membagi UMP bulanan sesuai jumlah hari kerja yang berlaku dalam satu bulan.
Dengan perhitungan yang tepat, perusahaan dapat terhindar dari pelanggaran hukum, sementara pekerja memperoleh hak upah sesuai ketentuan yang berlaku di Jakarta.
Apakah UMP dan UMR Jakarta Berlaku untuk Semua Pekerja?
Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta pada dasarnya ditetapkan sebagai jaring pengaman upah paling rendah bagi pekerja.
Namun, tidak semua pekerja secara otomatis menerima upah sesuai UMP atau UMR. Penerapannya bergantung pada status hubungan kerja, masa kerja, serta jenis pekerjaan yang dilakukan.
UMP dan UMR wajib diterapkan kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun yang bekerja penuh waktu. Artinya, pekerja baru yang belum memiliki pengalaman kerja di perusahaan tersebut harus menerima upah minimal sesuai ketentuan yang berlaku di Jakarta.
Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, besaran gaji seharusnya dirundingkan secara internal antara pekerja dan perusahaan, biasanya mengacu pada struktur dan skala upah.
Selain itu, UMP dan UMR tidak selalu berlaku bagi pekerja yang memiliki perjanjian khusus, seperti tenaga ahli tertentu atau jabatan manajerial, karena kelompok ini umumnya menerima upah di atas standar minimum.
Ketentuan UMP & UMR Jakarta untuk Pekerja Kontrak dan Harian
Bagi pekerja kontrak (PKWT), UMP dan UMR Jakarta tetap berlaku penuh selama pekerja tersebut bekerja dengan jam kerja normal dan masa kerja masih di bawah satu tahun. Status kontrak tidak menjadi alasan bagi perusahaan untuk membayar upah di bawah ketentuan minimum.
Sementara itu, untuk pekerja harian lepas, penerapan UMP dan UMR dilakukan dengan sistem perhitungan yang berbeda. Upah harian dihitung berdasarkan konversi dari upah minimum bulanan, dengan mempertimbangkan jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan.
Dengan kata lain, meskipun dibayar harian, total penghasilan pekerja harian tetap harus setara atau tidak lebih rendah dari standar upah minimum jika diakumulasikan.
Namun, pekerja harian yang bekerja tidak penuh atau hanya dipanggil pada waktu tertentu biasanya memiliki pengaturan upah tersendiri yang disepakati di awal, selama tidak bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Kesimpulan
UMP dan UMR Jakarta berfungsi sebagai perlindungan dasar bagi pekerja agar tidak menerima upah di bawah standar yang layak. Meski demikian, penerapannya tidak bersifat mutlak untuk semua jenis pekerja tanpa pengecualian.
Faktor seperti masa kerja, status hubungan kerja, dan sistem pengupahan sangat menentukan apakah UMP atau UMR berlaku secara langsung.
Pekerja kontrak dan harian tetap memiliki hak atas upah minimum, dengan mekanisme perhitungan yang disesuaikan. Oleh karena itu, baik pekerja maupun perusahaan perlu memahami aturan ini agar tercipta hubungan kerja yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan di Jakarta.